Rabu, 25 April 2012

[zamanku] Industri Pemilu Kada

 

Industri pemilu Kada adalah alat untuk tidak berada berbakti kepada yang
berada di tachta kekuasaan. Lain dari pada itu hanya cerita seribu satu
malam.

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/25/315238/70/13/Industri-Pemilu-Kada-Industri
Pemilu Kada

Industri Pemilu Kada
Rabu, 25 April 2012 00:00 WIB

PEMERINTAHAN daerah saat ini sesungguhnya berada dalam situasi darurat
korupsi. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, dalam delapan tahun
terakhir sudah 173 kepala daerah terjerat kasus korupsi dan 70% di
antaranya berstatus terpidana.

Itu artinya setiap tahun ada 21 kepala daerah atau setiap bulan ada dua
kepala daerah menjalani pemeriksaan entah dengan status sebagai saksi,
tersangka, atau terdakwa. Fakta itu amat memprihatinkan di tengah
cuap-cuap elite bangsa ini menjadikan korupsi sebagai musuh utama.

Sejauh ini yang sangat signifikan sebagai biang kerok kepala daerah
tergelincir lalu terjerembap dalam lumpur korupsi ialah biaya pemilihan
kepala daerah yang sangat mahal.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memang membuka peluang pelaksanaan
pemilihan umum kepala daerah, alias pemilu kada, berbiaya selangit
layaknya sebuah industri politik. Bukan rahasia lagi, untuk menjadi wali
kota dibutuhkan dana sedikitnya Rp10 miliar dan untuk menjadi gubernur,
angkanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dana sebesar itu dipakai
untuk menyewa partai sebagai kendaraan politik dan membeli suara pemilih.

Dana pemilu kada didukung cukong-cukong politik. Ketika menjabat, kepala
daerah terpilih terpaksa mengembalikan modal itu, salah satunya dengan
cara mencari celah korupsi APBD. Akibatnya APBD yang mestinya untuk
menyejahterakan rakyat dikudeta untuk politik balas budi.

Dibutuhkan kemauan politik yang kuat, sangat kuat, untuk keluar dari
situasi darurat korupsi kepala daerah. Itu tugas partai politik yang
memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik dibentuk untuk menjadi kendaraan yang sah dalam menyeleksi
dan mengusung kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan
posisi-posisi tertentu.

Akan tetapi, sering kali partai politik hanya dijadikan perahu sewaan
pemimpinnya untuk menangguk uang dari para kandidat kepala daerah dan
tentu juga dijadikan kuda tunggangan pemimpinnya untuk memuaskan syahwat
politik menjadi presiden.

Harus tegas dikatakan partai politik tidak bisa cuci tangan atas kondisi
darurat korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Itu sebabnya perlu didukung gagasan partai politik pengusung kepala daerah
yang terbukti melakukan korupsi turut diberi hukuman berupa larangan untuk
mengajukan calon kepala daerah pada satu atau dua pemilihan umum kepala
daerah berikutnya.

Hukuman semacam itu diharapkan efektif memberikan efek jera pada partai
politik agar tak asal-asalan memilih calon kepala daerah. Hukuman itu juga
dapat mencegah pemilu kada bertransformasi menjadi semacam industri yang
kental dengan politik transaksional.

Singkatnya, melalui mekanisme perundang-undangan, parpol harus bisa
dibikin malu bila kepala daerah yang mereka usung menjadi koruptor. Paling
tidak, parpol tidak dikerdilkan menjadi sekadar perahu sewaan.

Gagasan itu mestinya diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah yang saat ini dibahas DPR bersama pemerintah.
--
I am using the free version of SPAMfighter.
We are a community of 7 million users fighting spam.
SPAMfighter has removed 471 of my spam emails to date.
Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len

The Professional version does not have this message

__._,_.___
Recent Activity:
Ingin bergabung di zamanku? Kirim email kosong ke: zamanku-subscribe@yahoogroups.com

Klik: http://zamanku.blogspot.com
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar