Rabu, 29 Agustus 2012

[Indonesia-Rising] Dipertanyakan Penambahan Dana Hibah Banten Rp 1,34 Triliun

 



Dipertanyakan Penambahan Dana Hibah Banten Rp 1,34 Triliun
Kamis, 30 Agustus 2012 | 7:55

Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah (kiri) dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno. [google]Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah (kiri) dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno. [google]

[SERANG] Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menaikkan belanja hibah pada APBD Perubahan tahun 2012 hingga mencapai Rp1,34 triliun dari sebelumnya pada APBD murni tahun 2012 Rp289,42 miliar, atau naik sebesar Rp1,06 triliun dipertanyakan oleh sejumlah kalangan.

Sebab, pada APBD Banten 2011 lalu, pos belanja dana hibah banyak ditemukan penyimpangan dan penyelewengan yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua Forum Peduli Masyarakat Banten Harry Zainy, di Serang, Rabu (29/8) menegaskan, penambahan dana hibah pada APBD Perubahan Banten 2012 perlu dipertanyakan dan diselidiki kepentingannya. Sebab, realisasi dana hibah itu banyak ditemukan tidak tepat sasaran dan bahkan ada sejumlah penerima fiktif.

"Anehnya aparat penegak hukum di Banten belum juga melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan penyelewengan dana hibah pada APBD Banten 2011 lalu. Padahal dalam LHP BPK sudah jelas ditemukan ratusan miliar dana hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Harry mengungkapkan, rencana penambahan dana hibah pada APBD Perubahan 2012 tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2012 yang sudah ditandatangani Gubernur Banten pada 16 Agustus 2012 lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Muhadi mengakui adanya rencana peningkatan belanja hibah pada perubahan APBD 2012 itu. Namun ia mengaku penambahan sebesar itu karena adanya dana penyesuaian untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN.

"Jadi peningkatan dana hibah itu karena adanya dana bos dari pusat yang harus melalui provinsi, sehingga harus masuk APBD sebelum disalurkan. Besarnya dana hibah dalam APBD Perubahan itu berasal dari pusat untuk dana bos," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Banten Zaenal Muttaqin saat dihubungi enggan berkomentar soal meningkatnya belanja hibah. Ia hanya mengaku tidak mengetahui peruntukan dana hibah yang mengalami peningkatan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Program Pembangunan Bappeda Banten Babar Suharso mengatakan, kenaikan dana hibah tersebut bukan untuk organisasi masyarakat, tetapi BOS yang berasal dari APBN Rp1,046 triliun.

"Mayoritas penambahan anggaran di RAPBD Perubahan dari dana BOS yang dikelola melalui mekanisme APBD," katanya.

Menurutnya, pendapatan daerah sebesar Rp 1,31 triliun, sebesar Rp 1,04 triliun merupakan dana penyesuaian untuk BOS. Pendapatan tersebut kemudian dikeluarkan kembali melalui nomenklatur dana hibah. "Anggaran perubahan 2012 memang terlihat besar, tetapi sebagian penambahan dari dana BOS," tegasnya.

Secara angka, APBD Perubahan Banten 2012 cukup besar dari semula Rp 4,13 triliun direncanakan menjadi Rp 5,5 triliun. Kenaikan tersebut mayoritas berasal dari belanja hibah yang semula Rp 289,42 miliar menjadi Rp 1,34 triliun atau bertambah Rp 1,06 triliun.

Berdasarkan dokumen KUA RAPBD Banten 2012, struktur pendapatan asli daerah (PAD) hanya bertambah Rp 175 miliar dari Rp 2,98 triliun menjadi Rp 3,15 triliun.

Rincian penambahan PAD tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah bertambah Rp 198,35 miliar dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 3,03 triliun dan pendapatan asli daerah yang sah naik Rp 7,3 milar dari Rp 73,6 miliar menjadi Rp 80,9 miliar.

Pendapatan daerah juga didapat dari kenaikan dana bagi hasil pajak sebesar Rp93 miliar dari Rp355,85 miliar menjadi Rp448,81 miliar dan pendapatan daerah yang sah naik Rp1,04 triliun dari Rp4,15 miliar menjadi Rp1,04 triliun.

Namun terjadi penurunan retribusi daerah Rp 1,4 miliar dari Rp 5,8 miliar menjadi Rp 1,4 miliar. Penurunan juga terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp28,8 miliar dari Rp60,8 miliar menjadi Rp31,8 miliar.

Sementara sasaran belanja daerah bertambah Rp1,42 triliun dari Rp4,13 triliun, menjadi Rp5,55 triliun. Rinciannya, belanja tidak langsung bertambah Rp1,43 triliun dari Rp2,03 triliun menjadi Rp3,47 triliun. Belanja langsung malah berkurang Rp 7,09 miliar dari Rp2,09 triliun menjadi Rp2,08 triliun.

Pada struktur belanja tidak langsung, paling besar mengalami penambahan adalah dana hibah dari Rp289,42 miliar menjadi Rp1,34 triliun atau bertambah Rp1,06 triliun. Penambahan lain untuk belanja pegawai Rp63,43 miliar, belanja bantuan sosial Rp 10,7 miliar, dan belanja bagi hasil Rp208,26 miliar, bantuan keuangan Rp87,99 miliar, dan belanja tak terduga Rp1 miliar.

Belanja langsung atau sering disebut anggaran publik, pada RAPBD-P direncanakan berkurang Rp7,09 miliar dari Rp2,09 triliun menjadi Rp2,08 triliun. "Ada efesiensi anggaran, sehingga terjadi pengurangan. Dialihkan ke pos anggaran yang lebih prioritas," ujar Babar Suharso. [149]

__._,_.___
Recent Activity:
** Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa". **
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar